Pertemuan Presiden Jokowi Dengan Ketua Umum Perindo Merupakan Bagian Dari Politik Etis

Perindo Medan Johor - Beberapa waktu lalu muncul kritikan dari berbagai pihak tentang pertemuan salah satu parpol baru dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kini giliran Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bertandang ke Istana dalam rangka mengundang Presiden untuk membuka Rapimnas Perindo yang dihelat Maret ini. ( Baca Juga : Kasus Pembunuhan Mantan Ketua Perindo Medan Johor, Gidion Ginting Terbengkalai Dua Tahun )

Masih seperti sebelumnya, kritikan pun mulai berdatangan. Oleh karena itu, Garda Rajawali Perindo (GRIND) sebagai salah satu sayap partai mengimbau agar publik jangan terkecoh dengan wacana murahan untuk merusak nama baik Presiden sekaligus upaya pihak tertentu untuk menurunkan elektabilitas Perindo. “Jika ada pihak yang mengatakan ini adalah tidak etis secara politik, menurut kami sah secara etis. Pasalnya, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang terbuka terhadap siapapun,” kata Majid, Ketua Bidang Politik DPP GRIND dalam siaran pers kepada Okezone, Senin (5/3/2018). Adapun statement ancaman melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman, menurut Majid, adalah keliru. “Bagaimana tidak, jika mau lapor-melapor mestinya dilakukan sejak lama ketika Presiden Jokowi menerima tamu dari beberapa Ketua Umum Parpol sebelumnya,” ujarnya. ( Baca Juga : Kronologi Kasus Pembunuhan Gidion Ginting )

Harus dicermati lebih jernih bahwa politik yang etis dan tidak etis mesti dapat dibedakan, apabila Presiden tidak menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan mengabaikan nilai-nilai politik etis berarti tidak etis. Tapi, jika kepemimpinan Jokowi lebih mengutamakan kepentingan arus bawah (rakyat) dan sadar terhadap kekuatan dukungan Parpol pendukungnya berarti Presiden memiliki kesadaran tentang politik etis yang sesungguhnya.

“Adapun Parpol baru seperti Perindo yang pernah menyatakan dukungan ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, oleh karena Perindo memiliki indikator tersendiri menilai dan mengukur sukses tidaknya visi kerakyatan Presiden selama ini. Dan yang paling utama adalah adanya kesamaan visi membangun Indonesia.” Oleh karena itu, tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan tidak ada yang tidak etis, pertemuan Perindo dan Presiden jangan asal-asalan dimaknai.

Apapun penilaian dari pihak-pihak tertentu, Perindo secara politik menjelang hajatan demokrasi 2019 akan tetap bekerja keras, menuai simpatik dengan kerja cerdas, dan selalu mengakampanyekan pentingnya membangun Negara dari skala mikro, yakni memperbaiki perekonomian masyarakat kecil di setiap daerah. Majid mengatakan, Perindo memiliki banyak kader yang militan di lapisan internal, yakni terdiri dari sayap-sayap. Untuk mencari popularitas dan menaikkan elektabilitas, kerja keras, cerdas dan berkualitas adalah kuncinya.

“Dan, tetap berpijak mengutuhkan nilai-nilai moral serta menjaga etika politik di mata rakyat, termasuk bersilaturahmi dengan seorang Presiden yang pada hakikatnya adalah seorang warga Negara yang baik.”